DUNIA BIRU LAUT: ANALISIS MASALAH KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BIREUEN DARI ASPEK EKONOMI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bireuen yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3963) memiliki Luas wilayah 1.901,21 Km². Pada Tahun 2008, secara administratif Kabupaten Bireuen ini terdiri dari 17 Kecamatan , 75 Mukim serta 608 Gampong/Kelurahan (Bireueun Dalam Angka, 2008).

Letak Kabupaten Bireuen sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai kota perdagangan dan pusat pemerintahan karena diapit langsung oleh 4 (empat) Kabupaten. Hal ini membuat Kabupaten Bireuen semakin ramai dikunjungi dan menjadikan pelonjakan penduduk serta berakibat pada masalah lingkungan. Permasalahan-permasalahan itu bersumber dari penyediaan tempat tinggal serta limbah rumah tangga yang semakin bertambah yang mengorbankan lingkungan demi pencapaian ekonomi.

Hubungan antara pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan sudah cukup lama menjadi bahan perdebatan, terutama di kalangan penyusun kebijakan. Di satu pihak muncul tekanan untuk membangun lembaga pemerintahan yang khusus mengatur pelestarian lingkungan. Tetapi di pihak lain, berkembang pula oposisi yang mengkhawatirkan adanya kekuatan gerakan pelestarian lingkungan hidup yang dapat menghambat pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, sehingga mengganggu upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Keadaan Kabupaten Bireuen yang semakin terasaa padat jumlah penduduknya memiliki pengaruh terhadap masalah kemiskinan dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertambahan penduduk telah menimbulkan peningkatan kemiskinan dan masalah menipisnya sumber daya alam serta berbagai masalah lainnya. Oleh karna itu penyusun merumuskan permasalahan:

1. Pengertian kependudukan dan lingkungan hidup.

2. Peningkatan ekonomi melalui pemberantasan kemiskinan versus lingkungan hidup.

3. Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup di bidang ekonomi

C. Tujuan dan Manfaat Pembahasan

Tujuan penyusunan makalah yang berjudul “Analisis kaitan antara kemiskinan, industrialisasi dan sumber daya alam” adalah untuk:

1. Mengetahui pengertian kependudukan dan lingkungan hidup.

2. Mengetahui kaitan peningkatan ekonomi melalui pemberantasan kemiskinan versus lingkungan hidup.

3. Mengetahui bagaimanakah Permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup di bidang ekonomi di Kabupaten Bireuen

Hal ini berguna sebagai sumber informasi pendukung dalam pembelajaran keilmuan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di fakultas umumnya dan di fakultas ekonomi pembangunan Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen secara khususnya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

1. Kependudukan

Penduduk menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 yaitu orang dalam kategori sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Sedangkan kependudukan adalah kajian keilmuan yang mempelajari satruktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Dalam hal ini mencangkup jumlah kelahiran dan kematian, pesebaran dan mobilitas penduduk.

Dalam analisis ini pendududuk yang dianalisis adalah penduduk Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data tahun 2008, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen mencapai 355.989 jiwa. Dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 174.860 jiwa laki-laki dan 181.129 jiwa perempuan.

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tempat yang menjadi media tumbuh kembangnya penduduk serta tempat terjadinya hubungan timbal balik di antara penduduk dan faktor-faktor lainnya.

Antara kependudukan (manusia) dan lingkungan hidup terdapat keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam analisis ini lingkungan hidup mencangkup seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

B. Kaitan Peningkatan Ekonomi Melalui Pemberantasan Kemiskinan Versus Lingkungan Hidup.

Berkembangnya istilah “ekonomi versus lingkungan” telah membuat orang semakin ragu-ragu dalam mengambil keputusan melestarikan lingkungan hidup. Memang pengelolaan lingkungan penuh dengan konflik. Tetapi benarkah konflik ini sebenarnya adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan?

Hampir semua konflik dalam pengelolaan lingkungan menyangkut pilihan antara rencana suatu kegiatan proyek atau kebijakan yang dibutuhkan dibandingkan dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul sehingga merugikan manusia. Sebagai contoh, penggunaan lahan untuk kegiatan tambang Golongan C; pembangunan pabrik di lingkungan yang rentan; pembangunan jalan menembus hutan; penambangan di kawasan penyimpanan air; dan lain sebagainya. Bila ditilik lebih dalam, konflik yang ada sebenarnya adalah konflik antara sekelompok kecil orang demi kepentingan diri atau kepentingan kelompok dalam jangka pendek, melawan kepentingan orang banyak dalam jangka panjang. Dalam konflik semacam ini, karena kelompok kecil dengan sumber daya kuat berhadapan dengan kepentingan orang banyak yang lemah, maka kepentingan umum pun akhirnya dikalahkan. Pada akhir proyek, masyarakat menderita karena lingkungannya rusak.

Beberapa hal juga perlu kita teliti lebih lanjut dalam menghadapi kontroversi kewajiban pabrik untuk mengolah limbah yang menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga selanjutnya menurunkan daya saing produksi. Pertama, jika produsen tidak mengolah limbahnya, tidak berarti biaya yang timbul karena limbah/ emisi yang dihasilkan menjadi “hilang”. Biaya yang tidak dikeluarkan oleh produsen hanya dialihkan kepada orang-orang yang hidup di sekitarnya dalam bentuk gangguan kesehatan, kelangkaan air, gangguan saluran pernapasan, dan sebagainya. Pada akhirnya ini menjadi masalah keadilan dan kemiskinan. Apakah biaya lingkungan harus dipikul oleh produsen/konsumen barang, atau oleh orang-orang yang hidup di sekitar pabrik yang tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan produksi di lokasinya?

Kedua, biaya lingkungan dari kegiatan produksi jumlahnya tidak terlalu besar sehingga mempengaruhi daya saing. Ketika para produsen ditanya, misalnya tentang biaya pengolahan limbah relatif terhadap biaya produksi industri tekstil (pencelupan), jawabannya selalu berkisar antara 20% - 40% dari biaya produksi. Sebuah survey menunjukkan bahwa biaya yang keluar untuk pengolahan limbah yang benar (memenuhi ketentuan peraturan) adalah sekitar 2%. Kenaikan 2% ini terlalu kecil untuk mempengaruhi daya saing. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak benar bahwa upaya pelestarian lingkungan menimbulkan biaya produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan kemiskinan.

Kenaikan tingkat hidup serta penurunan tingkat kemiskinan yang didorong oleh ekspolitasi sumber daya alam ini dengan sendirinya bukan saja mengurangi cadangan sumber daya alam tetapi juga merusak lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan ini baru terjadi pada generasi berikutnya, ketika sumber daya alam yang semakin langka tidak mampu lagi menunjang pembangunan. Lingkungan hidup yang rusak juga tidak mampu menunjang kehidupan. Jadi, kenaikan kesejahteraan dengan merusak lingkungan bukannya tidak mungkin terjadi. Hanya saja, peningkatan kesejahteraan yang terjadi bersifat sementara, tidak berkelanjutan, dan dampaknya di kemudian hari justru negatif.

C. Hubungan Industrialisasi, Kemiskinan dan Sumber Daya Alam Di Indonesia

Di samping itu, kita perlu pula memperhatikan kepekaan perubahan kualitas lingkungan terhadap masyarakat dengan tingkat kehidupan tertentu dalam satu komunitas tertentu. Umumnya karena daya beli yang lebih kuat (karena itu mempunyai pilihan yang lebih luas) dan informasi yang lebih lengkap, maka mereka yang berpendapatan tinggi lebih tidak peka terhadap kualitas lingkungan yang menurun. Pada kasus di mana kualitas lingkungan udara telah tercemar, mereka yang berpendapatan tinggi lebih mudah untuk pindah ke lokasi lain dengan kualitas udara lebih baik, sedangkan mereka yang berpendapatan rendah akan terjebak dalam lingkungan tercemar tersebut.

Dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa yang merupakan hasil dari industrialisasi. Peningkatan produksi barang dan jasa menuntut lebih banyak produksi barang SDA yang harus digali dan semakin menipisnya SDA dan akhirnya pencemaran lingkungan semakin meningkat.

Ada hubungan yang positif antara jumlah dan kuantitas barang sumberdaya dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumberdaya alam yang ada di dalam bumi. Di samping itu dengan pembangunan ekonomi yang cepat yang dibarengi dengan pembangunan pabrik sebagai bentuk industrialisasi akan meningkatkan pencemaran lingkungan.

Peningkatan pencemaran lingkungan akan mempersempit lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran dan berujung pada persoalan kemiskinan. Hubungan itu terus berlangsung dengan pola saling mempengaruhi satu sama lainnya dimana untuk memperbaiki salah satu diantaranya maka harus memperbaiki keseluruhan bagian. Misalnya dalam penanganan pembrantasan kemiskinan maka permasalahan industrialisasi dan sumber daya alam juga harus menjadi fokus penanganan dalam proses tersebut.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang bersifat tarik menarik (timbal balik) diantara industrialisasi, kemiskinan dan sumber daya alam. Ketiga komponen tersebut merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat dipisahkan.

B. SARAN- SARAN

Diperlukan analisa lebih lanjut terhadap cara penanganan permasalahan kemiskinan dengan keterkaitannya terhadap industrialisasi dan sumber daya alam sebagai satu permasalahan kompleks. Khususnya dengan menitik beratkan pada peran pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga lainya dalam penanganan permasalahan tersebut.